Bakalbeda.com - Pemerintah pusat baru-baru ini meluncurkan program makan bergizi gratis bagi siswa di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari masyarakat setempat yang menilai program tersebut kurang tepat sasaran dan tidak memberikan dampak signifikan bagi kebutuhan pendidikan di Papua.
Salah satu warga Papua dalam sebuah video yang viral menyampaikan bahwa kebutuhan mendesak di wilayahnya bukanlah makan gratis di sekolah, melainkan pendidikan gratis yang setara sejak usia dini.
Salah satu warga Papua dalam sebuah video yang viral menyampaikan bahwa kebutuhan mendesak di wilayahnya bukanlah makan gratis di sekolah, melainkan pendidikan gratis yang setara sejak usia dini.
Ia juga mempertanyakan efektivitas anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut.
“Makan bergizi dengan anggaran Rp10 ribu per porsi tidak rasional. Menu apa yang bisa memenuhi nilai gizi anak dengan nominal segitu? Kalau cuma nasi ikan atau nasi telur, itu sudah tersedia di rumah,” ujarnya dalam video yang dikutip pada Minggu (9/2/2024).
Pernyataan ini langsung mendapat berbagai tanggapan dari netizen di media sosial. Banyak yang mengapresiasi pemikiran kritis warga Papua terhadap kebijakan pemerintah.
“Heran orang Papua malah lebih maju pemikirannya,” tulis salah satu netizen.
“Maaf, bukannya di Papua pendidikan sudah gratis ya?” timpal netizen lain.
“Lebih cerdas orang Papua,” sahut pengguna media sosial lainnya.
Kritik ini menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya dalam hal pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
“Makan bergizi dengan anggaran Rp10 ribu per porsi tidak rasional. Menu apa yang bisa memenuhi nilai gizi anak dengan nominal segitu? Kalau cuma nasi ikan atau nasi telur, itu sudah tersedia di rumah,” ujarnya dalam video yang dikutip pada Minggu (9/2/2024).
Pernyataan ini langsung mendapat berbagai tanggapan dari netizen di media sosial. Banyak yang mengapresiasi pemikiran kritis warga Papua terhadap kebijakan pemerintah.
“Heran orang Papua malah lebih maju pemikirannya,” tulis salah satu netizen.
“Maaf, bukannya di Papua pendidikan sudah gratis ya?” timpal netizen lain.
“Lebih cerdas orang Papua,” sahut pengguna media sosial lainnya.
Kritik ini menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya dalam hal pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
Diharapkan pemerintah dapat meninjau ulang program ini dan mempertimbangkan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan di Papua.***
0Komentar