Bakalbeda.com – Dalam pertemuan media usai serah terima jabatan (sertijab), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan sejumlah inisiatif reformasi dalam sektor pendidikan yang mencakup evaluasi zonasi sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, serta program wajib belajar 13 tahun.
Beliau menegaskan bahwa pendekatan menyeluruh dan kolaboratif dengan kementerian lain dan masyarakat luas adalah kunci keberhasilan kebijakan ini.
Kesejahteraan Guru jadi Fokus Utama
Menteri Pendidikan menyoroti kompleksitas dalam peningkatan kesejahteraan guru di berbagai kategori, seperti ASN, P3K, dan honorer.
Menurutnya, diperlukan koordinasi ketat dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya agar para guru mendapatkan apresiasi yang adil.
"Langkah ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan seksama agar menciptakan perubahan nyata di kehidupan para guru kita," ujarnya.
Evaluasi Zonasi Sekolah Akan Ditinjau Kembali
Selain itu, kebijakan zonasi yang sering menuai pro dan kontra di masyarakat juga akan ditinjau kembali.
Menteri menjelaskan bahwa evaluasi ini penting untuk menilai manfaat zonasi dalam mempromosikan pemerataan pendidikan tanpa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
"Setiap kebijakan punya dampak yang luas, jadi perlu kajian mendalam sebelum mengambil keputusan besar," jelasnya.
Target Wajib Belajar 13 Tahun untuk SDM Berkualitas
Program wajib belajar 13 tahun kini melibatkan pendidikan usia dini sebagai landasan untuk membangun sumber daya manusia berkualitas.
Menteri menyebutkan bahwa fondasi ini penting untuk memastikan anak-anak Indonesia siap menghadapi persaingan global sejak dini.
“Kami ingin agar prasekolah menjadi bagian integral dari wajib belajar,” katanya, menambahkan bahwa pendidikan ini bisa bersifat formal maupun nonformal.
Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi untuk Pendidikan Inklusif
Menteri juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pendidikan yang inklusif, adaptif, dan partisipatif.
Ia menekankan pentingnya gotong-royong antara pemerintah dan masyarakat agar pendidikan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan.
Kurikulum Merdeka di Bawah Tinjauan Ketat
Dalam menanggapi pertanyaan tentang Kurikulum Merdeka, Menteri menyatakan bahwa kebijakan baru ini akan dievaluasi untuk memastikan penerapannya sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Beliau menegaskan bahwa Kementerian akan mendengar masukan dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan final.
Tentang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Menteri Pendidikan baru ini berkomitmen menjadi pemimpin yang mau mendengar aspirasi masyarakat, berkolaborasi dengan pakar, dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Dukungan masyarakat dan kerja sama lintas sektor menjadi komponen vital dalam setiap langkah perubahan di bidang pendidikan yang diupayakan kementeriannya.***
0 Komentar